BOGOR – Dalam upaya mempermudah perizinan Investasi di dalam negeri, Pemerintah melakukan reformasi birokrasi terkait dengan perizinan  usaha bagi Investor.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Lestari Indah dalam acara “FGD Percepatan Investasi Pertanian dan Evaluasi Perkembangannya pada 2017” mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi menginginkan tahun depan perizinan investasi tidak perlu mengajukan Izin Prinsip.

“Presiden maunya 2018 Izin Prinsip udah gak ada lagi, dihapus” jelasnya, Kamis (23/11/2017).

Lestari mengungkapkan bahwa ke depannya, pengurusan perizinan akan lebih mudah. Investor tidak perlu mengurus izin prinsip lagi, tetapi langsung ke izin usaha. Saat investor sudah mendirikan badan hukum, langsung bisa diberi izin usaha.

“Konsepnya sekarang bukan satu permohonan satu produk, tapi satu permohonan satu paket produk. Ini yang Presiden mau,” ungkap Lestari

Selain kebijakan dihapusnya izin prinsip, saat in BKPM juga mempunyai portal dimana PTSP Pusat dan daerah akan terintegrasi dengan sistem online dimana para calon investor hanya perlu men submit persyaratan investasi. Hal ini dapat memudahkan investor dalam mengurus perizinan tanpa perlu bertatap muka dan mendatangi BKPM.

Kebijakan baru tersebut tertuang dalam paket kebijakan Ekonomi Jilid 6 dan Perpres No 91 Tahun 2017 yang mengharuskan diadakannya perubahan peraturan perizinan di BKPM pada tahun 2018 mendatang.