BOGOR— Tanah terlantar dapat dikategorikan jika tanah telah mendapakan Hak Guna Usaha (HGU), namun dalam jangka waktu tiga tahun tidak digunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya.

Ery Suwondo, Kasubid Penetapan Hak Guna Usaha Kementerian Agraria dan Tara Ruang/BPN RI dalam acara “FGD Percepatan Investasi Pertanian dan Evaluasi Perkembangannya pada 2017” mengatakan bahwa perubahan komoditas di tanah terlantar tidak diperbolehkan.

Apabila dalam 3 tahun diberikan hak untuk sawit, namun investor tidak mengelolanya, maka tanah tersebut  bisa di ajukan sebagai objek tanah terlantar. Perubahan komoditas juga tidak bisa dilakukan, karena ada penilaian nilai kebun oleh dinas pertanian” kata Ery Kamis (23/11/2017).

Ery berpesan bahwa sebaiknya investor menyusun rencana pengelolaan lahan dengan cermat dan tepat guna sebelum mendapatkan HGU.

“Jika investor sudah mendapatkan tanah sebaiknya jangan di telantarkan, Jika dalam jangka waktu 3 tahun tidak dimanfaatkan maka pihak BPN akan mencabut HGU dan menyatakan tanah tersebut sebagai tanah terlantar, sehingga tanah tersebut menjadi aset negara yang akan di kelola BPN dan akan dipergunakan untuk program Reforma Agraria/ TORA,” pungkasnya.

Kementerian Agraria dan Tara Ruang/BPN RI mencatat, setidaknya ada 400.000 hektare tanah terlantar yang ada di Indonesia yang bisa dimanfaatkan peruntukannya bagi pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Lahan tersebut paling banyak sebarannya di luar Jawa, baik di Sumatera, NTT hingga ke wilayah Timur Indonesia.