SELINTAS TENTANG NERACA PERDAGANGAN DAN INVESTASI PERTANIAN

Pentingnya mencapai ketahanan pangan sebagai bagian integral dari ketahanan nasional dilatarbelakangi fakta bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar warga negara yang harus dijamin ketersediaannya oleh pemerintah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan United Nations Population Fund, penduduk Indonesia tahun 2015 diperkirakan sebanyak 255,5 juta jiwa dan pada tahun 2035 diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi 305,7 juta jiwa. Disamping mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup besar, Indonesia juga dihadapkan pada besarnya arus urbanisasi. Jika pada tahun 2015 sekitar 53,3 persen penduduk Indonesia berada di wilayah perkotaan, maka pada tahun 2035 proporsinya meningkat menjadi 66,6 persen.

Sistem pertanian di Indonesia hingga saat ini masih mengandalkan rumah tangga sebagai produsen pangan. Namun demikian seiring dengan transformasi perekonomian Indonesia, jumlah rumah tangga pertanian mengalami penurunan. Berdasarkan data Sensus Pertanian Tahun 2003 dan 2013 dari BPS (Tabel 1) menunjukkan penurunan jumlah rumah tangga pertanian sebesar 16,3% dari 31.232.184 rumah tangga (2003) menjadi 26.135.469 rumah tangga (2013).  Persentase penurunan terbesar berada pada rumah tangga jasa pertanian (41,7%), hortikultura (37,4%) dan peternakan (30,35). Sementara itu pertumbuhan perusahaan pertanian berbadan hukum selama 10 tahun terakhir hanya sekitar 5%.

Dari aspek perdagangan, sektor pertanian Indonesia mengalami surplus, baik dari sisi volume maupun nilai perdagangan selama kurun waktu tahun 2012-2016 (Tabel 2). Namun demikian, surplus perdagangan tersebut terjadi karena sumbangan besar dari sub sektor perkebunan, sementara sub sektor pertanian lainnya (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan) mengalami defisit. Disamping itu, nilai perdagangan komoditas pertanian selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan.

Berdasarkan uraian di atas, proses transformasi struktur pertanian Indonesia perlu didukung dengan peningkatan produksi dan produktivitas untuk mengantisipasi peningkatan permintaan pangan akibat pertambahan penduduk dan peningkatan pendapatan. Investasi pertanian menjadi faktor penting dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas.  

 

I. KERAGAAN INVESTASI PERTANIAN

1.1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2012-2016

Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), rata-rata PMDN di sektor pertanian selama tahun 2012-2016 sebesar Rp13,00 triliun, dengan investasi tertinggi sebesar Rp21,67 triliun (tahun 2016 ) dan investasi terendah sebesar Rp6,95 triliun (tahun 2016). Dari total PMDN selama tahun 2012-2016, pangsa PMDN sektor pertanian sekitar 5,4% (tahun 2013) hingga 10,7% (tahun 2012).

Dari total investasi di sektor pertanian, investasi terbesar berada pada sub sektor perkebunan dengan rata-rata sebesar Rp12,22 triliun dan pangsanya sekitar 89% (tahun 2015) hingga 97% (tahun 2012). Pangsa terbesar investasi di sub sektor perkebunan adalah perkebunan tanaman buah-buahan penghasil minyak (oleaginous) terutama kelapa sawit. Jenis investasi ini berkontribusi sebesar 89,3% (tahun 2015) hingga 97,1% (tahun 2013) terhadap investasi sub sektor perkebunan.

1.2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), rata-rata PMA di sektor pertanian selama tahun 2012-2016 sebesar US$1,93 miliar, dengan investasi tertinggi sebesar US$2,33 miliar (tahun 2014 ) dan investasi terendah sebesar US$1,66 miliar (tahun 2013). Dari total PMA selama tahun 2012-2016, pangsa PMA sektor pertanian sekitar 5,8% (tahun 2013) hingga 8,2% (tahun 2014).

Dari total investasi di sektor pertanian, investasi terbesar berada pada sub sektor perkebunan dengan rata-rata sebesar US$1,78 miliar dan pangsanya sekitar 90% (tahun 2016) hingga 94% (tahun 2014). Pangsa terbesar investasi di sub sektor perkebunan adalah perkebunan tanaman buah-buahan penghasil minyak (oleaginous) terutama kelapa sawit. Jenis investasi ini berkontribusi sebesar 95,8% (tahun 2012) hingga 99,7% (tahun 2015) terhadap investasi sub sektor perkebunan.